Pemerintah Harus Percaya Akademisi

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Darmansyah menuturkan, pemerintah daerah harus memberikan kepercayaan terhadap akademisi, termasuk hasil risetnya sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Dengan begitu seluruh program pembangunan di berbagai bidang terpola sesuai dengan kajian akademis.

"Itu yang harus dilakukan. Kalau kita tidak percaya kepada akademisi, mau percaya kepada siapa lagi. Pemprov harus menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi terutama dalam hal riset yang mengangkat permasalahan Jabar," kata Deden saat dihobungi Minggu (n/6).


Menurut Deden, salah satu yang masih belum terpola dengan baik di antaranya adalah kebijakan 20 persen pendidikan di Jawa Barat. Kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota pun belum tegas sehingga terkesan tumpang tindih dalamsegala hal. "Harus ada pembagian yang tegas. Provinsi misalnya fokus pada rehab dan pembangunan ruang kelas baru. Daerah fokus pada pembiayaan, jangan seperti sekarang di mana provinsi memiliki kewenangan yang berlebih. Semua diambil provinsi. Padahal semestinya daerah juga menyediakan dana pendamping setidaknya untuk bantuan operasional sekolah," turu rnya.

Deden menjelaskan, yang juga harus diperhatikan pemerintan provinsi adalah mengenai keberadaan perguruan tinggi swasta.

Selama ini PTS dianggap bukan urusan pemprov. Padahal jika saja pemprov bisa menjalin hubungan yang baik, kontribusi PTS terhadap perencanaan pembangunan Jawa Barat juga akan terlihat

"Jangan ada perlakuan berbeda antara negeri dan swasta. Coba lihat selama ini selalu saja ada perlakuan berbeda antara negeri dan swasta. Besaran BOS pun berbe-da. Akibatnya pungutan muncul. Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Semua harus duduk bersama untuk memunculkan solusi terbaik bagi akselerasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Islam Nusantara Didin Wahidin. Pihaknya menyesalkan, selama ini pemda terkesan hanya merangkul PTN, sementara PTS yang jumlahnya jauh lebih banyak tidak pernah tersentuh. Padahal kalau saja pemda mau membuka komunikasi dengan semuanya, PTS juga akan dengan senang hati membantu melalui riset-riset yang memberi solusi bagi masyarakat.

"Kami sangat setuju dengan gubernur, minimal 30 persen penelitian harus mengangkat permasalahan Jawa Barat. Kami pun sebenarnya sangat ingin terlibat. Tetapi pemerintah pun jangan membedakan antara negeri dan swasta. Kita ini saling membutuhkan, yang diajak jangan hanya negeri," tuturnya.